tag:blogger.com,1999:blog-22554333542051479562023-11-15T10:34:38.097-08:00Berita KuAdminhttp://www.blogger.com/profile/12409705223230738239noreply@blogger.comBlogger12125tag:blogger.com,1999:blog-2255433354205147956.post-86641717109925691122018-11-30T19:39:00.003-08:002018-11-30T19:39:27.020-08:00PKS: Seharusnya Jokowi Itu Memberikan Contoh Politik Tanpa Adanya Kebohongan<a href="https://tabloidnasional.com/index.php/category/politik/" target="_blank">Tabloid Nasional</a>. Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid menilai pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta politikus untuk berhenti melakukan politik kebohongan sudah sewajarnya disampaikan.<br />
<br />
Bahkan, kata dia, Jokowi juga seharusnya memberi contoh untuk melakukan politik tanpa kebohongan, tanpa kebencian atau menimbulkan kontoversi di tengah publik.<br />
<br />
"Sudah sangat sewajarnya juga presiden lah menjadi contoh terbaik tentang berpolitik tanpa kebohongan itu, supaya yang lain pun dengan mudah mengikuti," kata Hidayat di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (22/10).<br />
<br />
Sebab, kata Hidayat, saat ini semua pernyataan maupun tindakan apa pun disorot media. Publik disebut dapat mengetahui realiasi atau wujud dari pernyataan para elit dan pejabat.<br />
<br />
Hidayat juga menilai pernyataan Jokowi ini karena ada pihak yang tidak terhentikan melakukan politik kebohongan. Walaupun, Hidayat enggan menjelaskan pihak yang dimaksud.<br />
<br />
"Kemudian dimulai dari Pak Jokowi supaya menjadi keteladanan yang sangat baik, sehingga semuanya pun juga nyaman berpolitik yang tanpa kebohongan," ujarnya.<br />
<br />
Untuk itu, meski setuju dengan pernyataan Jokowi, Hidayat meminta agar semua pihak mengedepankan etika dalam berpolitik. Menurutnya, sindiran Jokowi itu berlaku bagi semua politikus.<br />
<br />
"Harusnya semuanya merasa tersindir," kata Wakil Ketua MPR ini.<br />
<br />
Jokowi meminta para politikus menghentikan politik kebohongan. Hal ini disampaikan Jokowi saat berpidato di puncak perayaan hari ulang tahun Partai Golkar di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu (21/10).<br />
<br />
"Kita harus akhiri politik kebohongan, politik yang merasa benar sendiri, dan perkuat politik pembangunan. Politik kerja pembangunan, politik berkarya. Pembangunan bangsa sumber daya manusia yang siap bersaing di revolusi industri," kata Jokowi dalam pidatonya.<br />
<br />
Sementara, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menilai Jokowi sedang menyindir dirinya sendiri ketika meminta semua politikus maupun partai politik menghindari politik kebohongan.<br />
<br />
"Mungkin dalam rangka refleksi kali," kata Fadli di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (22/10).<br />
<br />
Fadli justru mempertanyakan balik pihak yang sering melakukan politik kebohongan. Sebab, politik kebohongan itu dinilai sebagai orang yang membuat janji namun tidak ditepati.<br />
<br />
Apalagi, kata dia, saat ini Jokowi sudah menjabat selama empat tahun. Dalam kurun waktu itu, Jokowi disebut banyak mengumbar janji tanpa ditunaikan.<br />
<br />
"Itulah yang namanya politik kebohongan. Jadi menurut saya Pak Jokowi sedang menyindir dirinya sendiri," kata dia.
Adminhttp://www.blogger.com/profile/12409705223230738239noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-2255433354205147956.post-61805680888854561302018-11-30T19:38:00.006-08:002018-11-30T19:38:56.807-08:00Rizieq: Petaka Politik 2019 Dan Jokowi<a href="https://harianpress.com/index.php/category/politik/" target="_blank">Harian Press</a>. Rizieq Shihab untuk kesekian kalinya urung kembali ke Indonesia. Tetapi drama menyambut kepulangannya, menangguk sukses besar.Drama itu, yang telah berlangsung beberapa hari sebelumnya, mendapat sorotan luas media massa.<br />
<br />
Banyak pendukungnya menghadiri acara subuh berjamaah dalam rangka penyambutan Rizieq di Masjid Jami Baitul Amal, Cengkareng, Jakarta Barat. Polisi pun dibuat sedikit kalang kabut. Aparat dengan jumlah yang tidak sedikit dipersiapkan di sejumlah titik terutama di Bandara Soekarno Hatta.<br />
<br />
Gembar-gembor kepulangan Rizieq berakhir antiklimaks. Namun pendukungnya tak sedikit pun merasa kecewa. Mereka hanya harus menunda lagi kerinduannya bertemu Rizieq.<br />
<br />
Di bagian lain, sebagian orang yang tak menyukai Rizieq ikut merasa lega, tentu dengan alasan yang berbeda dengan para pendukung Rizieq.<br />
<br />
"(Ada dia) Cuma bikin masalah. Demo lagi, razia lagi, hoax lagi," kata teman saya pendukung Jokowi yang tidak menyukai Rizieq, yang belakangan gemar membaca dan menyebarkan status 'selebriti medsos' macam Denny Siregar.<br />
<br />
Rizieq memang sosok kontroversial. Sulit bagi orang untuk bersikap netral ketika berhadapan dengan dirinya. Biasanya, hanya ada dua pilihan: membenci atau mendukung Rizieq.<br />
<br />
Rizieq punya ciri khas tersendiri.<br />
<br />
Rizieq, Jokowi dan Petaka Politik 2019 (EMBG)Sejumlah warga pendukung Rizieq Shihab yang menantinya pulang ke Indonesia. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)<br />
<br />
Suaranya yang lantang saat berorasi, sikap tegasnya, dan kritik-kritiknya--seburuk apapun kualitas kritiknya terhadap pemerintah, seolah oase bagi sebagian masyarakat yang memang sejak lama merasa tak puas dengan Jokowi.<br />
<br />
Rizieq, dengan kata lain, telah menjadi kanal bagi sebagian masyarakat untuk menyalurkan ketidakpuasan mereka terhadap pemerintah, di tengah mandulnya manuver politik dari partai-partai oposisi.<br />
<br />
Dengan segala atribut dan peran di atas, Rizieq tak ayal lagi telah menjelma jadi salah satu tokoh oposisi nonpartai yang diperhitungkan.<br />
<br />
Berbagai cara dan celah untuk 'membungkam' Rizieq. Mulai dari kasus ujaran kebencian, penghinaan terhadap lambang negara, hingga dugaan percakapan mesum dengan Firza Husein.<br />
<br />
Pemerintah, dalam hal ini kepolisian, memang berhasil membungkam Rizieq. Setidaknya sukses memaksa sang imam hengkang ke Arab Saudi. Sayangnya, keberhasilan itu bersifat sementara, rawan dipolitisir, bahkan bisa berujung 'petaka politik' bagi keberlanjutan pemerintahan Jokowi di Pemilu Presiden 2019.<br />
<br />
Simbol Pemersatu<br />
<br />
Pemerintah tampaknya abai bahwa secara politis, Rizieq telah menjadi simbol pemersatu kelompok oposisi, baik di kalangan elite maupun akar rumput.<br />
<br />
Di level elite Rizieq berhasil menguatkan ikatan kelompok alumni 212 dengan partai-partai oposisi. Sementara di akar rumput, rakyat yang tidak puas dengan Jokowi terus menunggu kepulangannya agar dapat memiliki kembali tokoh oposisi yang garang.<br />
<br />
Dalam situasi demikian, tak heran jika isu kepulangan Rizieq yang sudah bergulir kesekian kalinya, kerap mendapat sorotan luas.<br />
<br />
Isu kepulangan Rizieq pelan tapi pasti, telah menjadi komoditas politik. Salah satunya adalah untuk merapatkan lagi barisan oposisi di tingkat elite dan akar rumput. Dengan demikian, isu ini bisa digulirkan kapanpun sesuai dengan situasi politik yang sedang terjadi.<br />
<br />
Namun, kepulangan Rizieq dalam waktu dekat hanya akan menjadi sebuah bunuh diri politik yang tak berarti apa pun. Dia akan langsung diproses hukum, mungkin juga dipenjara.<br />
<br />
Dalam perhitungan terburuk, pemenjaraan Rizieq pada momen yang jauh dari perhelatan Pilpres 2019 tentu akan merugikan dirinya dan terutama kelompok oposisi.<br />
<br />
Rizieq yang berada di bui terlalu dini akan menyulitkan oposisi memelihara sentimen politik massa yang tak puas dengan Jokowi. Isu Rizieq ini rentan memuai ditimpa isu-isu lain yang datang silih berganti.<br />
<br />
Dan jika politik adalah soal kalkulasi dan momentum, maka perhelatan Pilpres 2019 merupakan momen paling tepat bagi Rizieq untuk kembali ke Indonesia.<br />
<br />
Di saat itu, kepulangan Rizieq akan memicu kekalutan politik bagi pemerintah yang berkuasa.
Adminhttp://www.blogger.com/profile/12409705223230738239noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-2255433354205147956.post-80002900712837724652018-11-30T19:38:00.002-08:002018-11-30T19:38:21.885-08:00Jubir: Prabowo Mungkin Akan Meninjau Ulang Proyek China Jika Terpilih<a href="https://pojokpos.com/index.php/category/politik/" target="_blank">Pojok Pos</a>. Beberapa proyek yang didanai China akan mengalami peninjauan kembali, jika Prabowo Subianto terpilih menjadi Presiden Indonesia pada Pilpres 2019. Juru bicaranya tidak mengatakan secara spesifik, proyek China mana saja yang akan ditinjau. Sementara itu, analis memperingatkan, penghentian proyek di tengah jalan justru bisa menimbulkan kerugian.<br />
<br />
Indonesia dapat meninjau kembali proyek infrastruktur yang didukung China, jika pemimpin oposisi Prabowo Subianto terpilih sebagai presiden tahun depan, pejabat dalam tim kampanyenya mengatakan pada Rabu (24/10).<br />
<br />
Presiden Joko “Jokowi” Widodo—yang berupaya maju dalam pemilihan kembali—telah terlibat dalam inisiatif “Satu Sabuk Satu Jalan” yang ambisius, dan telah menjadikan peningkatan infrastruktur yang bobrok di negara itu menjadi prioritas selama masa jabatan pertamanya. Jokowi akan menghadapi Prabowo—mantan komandan pasukan khusus Angkatan Darat dengan catatan masalah hak asasi manusia—dalam pemilihan presiden yang dijadwalkan pada 17 April tahun depan.<br />
<br />
“Beberapa proyek mungkin dievaluasi untuk kebutuhan, tetapi tidak perlu dibatalkan,” kata Andre Rosiade, juru bicara Partai Gerindra, menanggapi pertanyaan dari BenarNews, sebuah layanan berita online yang berafiliasi dengan RFA, tentang apakah Prabowo akan meninjau proyek-proyek yang didukung China jika dia memenangkan kursi kepresidenan.<br />
<br />
“Prabowo tidak anti-asing dan siap bekerja dengan negara asing, tetapi kesejahteraan rakyat Indonesia adalah prioritasnya.”<br />
<br />
Andre tidak mengatakan proyek mana yang akan ditinjau.<br />
<br />
“Kami tidak akan meninjau kembali proyek hanya karena didanai oleh negara tertentu. Proyek-proyek yang akan ditinjau adalah yang menyebabkan kerugian negara dan melemahkan negara,” kata Dahnil Anzar Simanjuntak, juru bicara kampanye Prabowo.<br />
<br />
“Pak Prabowo menentang praktik korupsi dan manipulatif, tetapi ia dapat bekerja dengan investor dari negara mana pun,” katanya.<br />
<br />
Indonesia sedang membangun kereta api berkecepatan tinggi sejauh 140 kilometer (87 mil), dan beberapa pembangkit listrik di pulau Sumatra dan Kalimantan dengan pendanaan dari China.<br />
<br />
Jalur kereta api tersebut—yang menghubungkan kota Bandung di Jawa Barat dan Jakarta—menelan biaya sebesar US$5,9 miliar dan sedang dibangun oleh konsorsium yang dipimpin oleh China Railway International, menurut informasi dari Badan Koordinasi Penanaman Modal Nasional pemerintah Indonesia.<br />
<br />
Jokowi meluncurkan proyek ini pada awal tahun 2016 dengan banyak gembar-gembor, tetapi pembangunan tersebut tertunda selama sekitar dua tahun karena masalah dalam pembebasan lahan, di antara isu-isu lainnya.<br />
<br />
“Indonesia dan China memiliki hubungan yang baik, tetapi saya pikir ada beberapa proyek yang ingin kami tinjau,” kata Hashim Djojohadikusumo—yang adalah saudara laki-laki Prabowo dan manajer kampanye—kepada South China Morning Post pada Senin (22/10), mengacu pada Satu Sabuk, Satu Jalan.<br />
<br />
“Saya yakin ada beberapa proyek yang sangat bagus, dan saya yakin beberapa proyek tidak diperlukan.”<br />
Rencana Geopolitik Beijing<br />
<br />
Tahun lalu, Jokowi menghadiri forum Satu Sabuk Satu Jalan selama dua hari, di mana Beijing menetapkan rencananya untuk berinvestasi lebih dari US$1 triliun dalam strategi besarnya membangun jaringan pelabuhan, jalan, kereta api, dan proyek-proyek lain yang terkait dengan logistik, yang membentang di seluruh Asia Tenggara, Asia Selatan, dan sekitarnya.<br />
<br />
Jalan Sutra Maritim adalah bagian dari strategi multi-cabang China untuk meningkatkan hubungan perdagangan globalnya dengan mengembangkan jalur darat dan maritim, yang menghubungkan negara dan pusat ekonomi terbesar di dunia tersebut dengan pasar di Eropa.<br />
<br />
China dan Indonesia menjalin hubungan diplomatik pada tanggal 13 April 1950. Pada tahun 2003, perdagangan bilateralnya mencapai US$3,8 miliar, tetapi angka tersebut berlipat ganda hampir 10 kali lipat menjadi US$36,1 miliar pada tahun 2010, menurut Institut Internasional untuk Pembangunan Berkelanjutan, sebuah wadah pemikir independen yang berbasis di Kanada.<br />
<br />
Tetapi Jakarta membukukan defisit perdagangan sebesar US$14 miliar pada tahun 2016, dengan ketidakseimbangan perdagangan yang menguntungkan Beijing. Perdagangan antara kedua negara memuncak pada US$58,8 miliar tahun lalu, dengan Indonesia mengimpor sekitar US$35,7 miliar barang dari China, sebagian besar elektronik, termasuk telepon dan komputer, menurut angka resmi. Indonesia mengekspor sebagian besar briket batubara, baja, dan minyak sawit.<br />
<br />
Indonesia menempati urutan keempat di antara mitra dagang terbesar China di Asia Tenggara, setelah Malaysia, Singapura, dan Thailand.<br />
<br />
Jokowi mengatakan pada tahun 2017 bahwa dia yakin inisiatif Satu Sabuk Satu Jalan akan memperkuat hubungan ekonomi antara China dan Indonesia, dan pemerintahnya berfokus pada pembangunan infrastrukturnya.<br />
<br />
Saingan regional China, India, telah menyatakan keraguan tentang strategi geo-politik China, dan mengatakan bahwa inisiatif harus didasarkan pada norma-norma internasional, transparansi, dan kesetaraan yang diakui secara universal.<br />
<br />
Ari Kuncoro, seorang ekonom di Universitas Indonesia, memperingatkan bahwa meninggalkan proyek setelah pembangunan sudah mulai akan mahal.<br />
<br />
“Setiap keputusan untuk meninjau kembali harus dibuat dengan hati-hati,” kata Ari. “Sebuah proyek hanya boleh ditunda ketika konten impor sangat tinggi sehingga merugikan mata uang lokal.”<br />
<br />
“Membatalkan proyek yang sudah berjalan berarti biaya yang telah dikeluarkan tidak dapat dikembalikan,” katanya.<br />
<br />
Pemerintah Indonesia telah memutuskan untuk menunda beberapa proyek infrastruktur yang menggunakan bahan impor besar hingga selama enam tahun, sebagai bagian dari upaya untuk menopang rupiah, yang telah anjlok hampir 10 persen tahun ini dan melemah hingga 15.000 per dolar AS untuk pertama kalinya dalam 20 tahun.<br />
<br />
Agung Pribadi, juru bicara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, mengatakan bahwa beberapa proyek pembangkit listrik telah ditunda, tetapi dia tidak memberikan rinciannya.<br />
<br />
Para pejabat di perusahaan listrik negara PLN tidak dapat dihubungi untuk dimintai komentar.<br />
<br />
“Dengan Amerika Serikat (AS) mengisolasi diri, saya pikir Jalan Sutra yang baru masuk akal,” kata Ari.<br />
<br />
“Indonesia memiliki populasi 260 juta jiwa dan dekat dengan Singapura, jadi ketika pelabuhan di Singapura kewalahan, kita dapat mengurangi beberapa lalu lintas yang berlebihan,” katanya.<br />
<br />
Tetapi Indonesia harus menghindari hanya menjadi pasar untuk ekspor China.<br />
<br />
“Kita seharusnya tidak menerima situasi seperti itu,” katanya.<br />
<br />
Dilaporkan oleh BenarNews, sebuah layanan berita online yang berafiliasi dengan RFA.<br />
<br />
Keterangan foto utama: Calon presiden Indonesia, Prabowo Subianto (kanan) mengendarai mobil golf bersama calon wakil presidennya Sandiaga Uno di Jakarta, pada 23 September 2018
Adminhttp://www.blogger.com/profile/12409705223230738239noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-2255433354205147956.post-85519454837903008612018-11-30T19:37:00.007-08:002018-11-30T19:37:51.659-08:00Melek Politk Dan Cerdas, Generasi Milenial Akan Siap Memilih Presiden Yang Benar!<a href="https://kanalutama.com/index.php/category/politik/" target="_blank">Kanal Utama</a>. Kelompok generasi milenial Indonesia akan menentukan arah pemilihan presiden (pilpres) 2019 karena ukuran populasi mereka yang signifikan, 34-50 persen. Mereka juga tidak memiliki sikap apolitis. Kandidat yang mampu memikirkan, menyerap, dan mengakomodasi aspirasi mereka akan memiliki cukup keuntungan untuk menang.<br />
<br />
Indonesia telah mengambil langkah pertama menuju pemilihan presiden 2019 dengan mengumumkan pasangan calon presiden dan wakil presiden pada tanggal 10 Agustus 2018. Pilpres 2019 menjadi kesempatan kedua bertemunya Joko “Jokowi” Widodo dan Prabowo Subianto.<br />
<br />
Presiden Jokowi telah menunjuk pasangan wakil presiden yang mendampinginya, Ma’ruf Amin, seorang ulama konservatif dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan latar belakang kelompok Islam Nahdaltul Ulama. Di pihaknya, Prabowo telah memilih calon wakil presiden Sandiaga Uno, seorang pengusaha dan mantan wakil gubernur ibukota Indonesia, Jakarta.<br />
<br />
Meskipun pemilihan presiden masih akan diadakan pada bulan April 2019, para pendukung kedua kandidat sejak pengumuman kedua nama pasangan telah secara agresif memulai kampanye terutama di media sosial. Pemilih dari kelompok usia generasi milenial menjadi target potensial karena jumlah populasi mereka yang signifikan dan merebaknya penggunaan media sosial mereka.<br />
Politik Berbasis Internet<br />
<br />
Populasi kelompok milenial di Indonesia menyusun sekitar 34,5 hingga 50 persen dari total penduduk, dengan rentang usia 15-35 tahun. Angka tersebut menunjukkan ukuran yang sangat signifikan, sehingga pemilih milenial menjadi kelompok sasaran yang jelas untuk menang. Namun, apakah kedua pesaing menyadari dan akrab dengan aspirasi generasi milenial?<br />
<br />
Karakteristik yang kuat dari generasi millenial ialah tingginya angka literasi dan keterlibatan mereka di Internet. Boston Consulting Group (BCG) dan University of Berkeley dalam penelitian “Milenials Amerika 2011: Menguraikan Generasi Enigma” mengidentifikasi wajah kuat milenial Amerika sebagai penduduk asli digital.<br />
<br />
Sekitar 57 persen milenial Amerika termasuk di antara kelompok pertama yang mencoba teknologi baru. Aktivitas online mereka dalam mengunggah dan membuat konten mulai dari foto, blog, blog mikro, dan lainnya sangatlah tinggi: 60 persen, apabila dibandingkan dengan aktivitas kelompok non-milenial sebanyak 29 persen.<br />
<br />
Penelitian yang dilakukan pada tahun 2016 oleh Pusat Penelitian Alvara Indonesia menunjukkan bahwa generasi milenial Indonesia memiliki karakteristik yang hampir sama dengan milenial Amerika. Milenial Indonesia memanfaatkan sumber digital untuk mengetahui dan memahami politik dengan mengandalkan kanal Twitter, Facebook, YouTube, Instagram, dan LINE (alih-alih WhatsApp) untuk membentuk persepsi mereka tentang politik. Kandidat presiden yang bersaing yang mempraktekkan politik secara teoretis sekarang perlu mengatasi fenomena politik baru ini untuk mencapai kesuksesan.<br />
Pemikiran Pragmatis<br />
<br />
Perspektif para milenial Indonesia adalah, apakah merangkul politik bermanfaat untuk kebutuhan mendesak serta kreativitas dan imajinasi inovatif mereka. Idealisme dalam politik, yang berarti komitmen penuh terhadap ideologi politik mulai dari haluan kiri, Islami, atau liberal, bukanlah perspektif umum di kalangan politik milenial. Kelompok milenial mempertimbangkan politik berdasarkan dampak nyata dan langsung bagi mereka.<br />
<br />
Media di Indonesia seringkali menggambarkan generasi milenial sebagai orang yang pragmatis dan kurang tertarik dengan idealisme politik, dengan menghadirkan citra profesional muda yang sukses dengan terobosan dan inovasi bisnis yang cerdas seperti pendiri Gojek dan Tokopedia. Politisi muda hampir tidak tercakup di media sebagai wakil generasi milenial. Namun, terlepas dari pragmatisme mereka, generasi milenial Indonesia tidaklah apolitis.<br />
<br />
Faktanya, milenial Muslim Indonesia sangat kritis terhadap pemerintahan yang berkuasa saat ini sebagaimana terlihat dalam keunggulan mereka dalam gerakan #2019GantiPresiden. Mereka bergabung dalam gerakan itu, meskipun kadang-kadang mereka bergabung tanpa memikirkan apa tepatnya agenda selanjutnya. Kedua kandidat presiden sebaiknya mengenali kecenderungan ini dan menemukan cara untuk mengubah strategi politik mereka.<br />
Signifikansi Agama<br />
<br />
Hasil survei The Pew Research Center mendapati, kelompok milenial Afrika-Amerika lebih religius daripada rekan-rekan mereka. Survei ini menarik karena mencerminkan kecenderungan umum generasi milenial Indonesia. Muslim milenial Indonesia melestarikan dan memiliki komitmen yang mendalam terhadap doktrin Islam mereka.<br />
<br />
Namun, dalam mempelajari agama, mereka memperoleh materi dari sumber-sumber online, alih-alih dari lembaga-lembaga otoritatif dan para ahli yang memiliki pengetahuan dalam studi agama. Terdapat kecenderungan bagi mereka untuk tertarik pada kelompok konservatif Islam. Banyak kongregasi Islam yang baru didirikan memiliki basis keanggotaan yang didominasi oleh generasi milenial.<br />
<br />
Kecenderungan ini cukup mengkhawatirkan bagi masa depan Islam moderat di Indonesia. Oleh karena itu, Jokowi maupun Prabowo harus mendekati kelompok-kelompok tersebut. Tidak hanya untuk memenangkan hati dan pikiran mereka, tetapi juga untuk mengarahkan Islam Indonesia di jalur moderat.<br />
Mengharapkan Lebih Banyak Peran Positif<br />
<br />
Terdapat asumsi bahwa kelompok milenial tidak akan menggunakan hak mereka untuk memilih dalam pemilihan presiden 2019 karena sikap apolitis mereka. Asumsi ini tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk mengabaikan signifikansi mereka.<br />
<br />
Hal ini akan menjadi kerugian besar bagi Indonesia jika kedua kandidat presiden Jokowi dan Prabowo mengabaikan pengaruh milenial dalam pemilihan presiden 2019. Bagaimana demokrasi dapat dipertahankan dalam situasi ketika sejumlah besar warga negara Indonesia apolitis?<br />
<br />
Bagaimana kedua kandidat presiden membentuk strategi kampanye mereka untuk menjangkau kelompok milenial untuk pemilihan legislatif dan presiden? Partisipasi milenial dalam pemilu mendatang, dalam pemilihan legislatif maupun presiden, sangatlah diperlukan untuk mempertahankan demokrasi.<br />
<br />
Syafiq Hasyim adalah Rekan Tamu di Program Indonesia di S. Rajaratnam School of International Studies (RSIS) dan Nanyang Technological University (NTU) Singapura. Artikel ini adalah bagian dari seri laporan RSIS mengenai pemilihan presiden Indonesia 2019.<br />
<br />
Keterangan foto utama: Calon wakil presiden Indonesia Sandiaga Uno memberi isyarat saat dia berjalan di depan rumahnya di Jakarta, Indonesia, pada tanggal 26 September 2018. Foto diambil pada 26 September 2018.
Adminhttp://www.blogger.com/profile/12409705223230738239noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-2255433354205147956.post-80757458697859614552018-11-30T19:37:00.003-08:002018-11-30T19:37:13.536-08:00Peran Millennials Untuk Mencegah Penyalahgunaan Medsos Dan Politik Yang Gaduh<a href="https://pojoknasional.com/index.php/category/politik/" target="_blank">Pojok Nasional</a>. Menjawab pertanyaan Nico Erdi Purwanto di #MillennialsMemilih, soal peran generasi millennials dalam mengurangi penyalahgunaan media sosial (medsos) atau meredam suhu politik jelang pemilu, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan. <br />
<br />
Di antaranya adalah bijak dalam bermedsos, yakni dengan cara memilih akun-akun medsos yang tidak jelas. Kamu juga bisa memilih sumber-sumber informasi yang terpercaya, sehingga terhindar dari hoaks, yang bisa menambah suhu politik di negeri ini. <br />
<br />
Berikut tanggapan dari sejumlah millennials untuk menanggapi pertanyaan Nico Erdi Purwanto: <br />
Generasi milenial tidak terlalu identik dengan politik, tapi dekat dengan media sosial. Belakangan, media sosial digunakan sebagai ajang mencemooh dan menjatuhkan lawan politik. Bagaimana peran generasi milenial dalam mengurangi penyalahgunaan media sosial tersebut, atau setidaknya 'mendinginkan' suasana panas menjelang pemilu dan pilpres--kalaupun tidak bisa dibilang menghilangkan gesekan panas antarpendukung? <br />
<br />
1. Lebih bijak dan selektif menggunakan media sosial<br />
Peran Millennials Cegah Penyalahgunaan Medsos dan Politik GaduhDok.IDN Times/Istimewa<br />
<br />
Mirza Aditya, mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Persada Indonesia Y.A.I (UPI YAI) berpendapat, untuk mengurangi penyalahgunaan medsos atau 'mendinginkan' panasnya suhu politik lang pemilu, millennials harus lebih selektif menggunakan medsos. <br />
<br />
Seperti di Twitter, pria yang akrab disapa Mirza itu lebih suka menggunakan akun-akun politisi atau influencer yang sudah terverifikasi. Dengan demikian akan mengurangi hoaks yang dapat menambah kegaduhan politik jelang Pilpres 2019. <br />
<br />
"Kalau menurut saya tergantung media sosial yang digunakan. Misalnya di Twitter kan banyak influencer mereka yang udah ter-verified, sehingga konten-konten yang mereka posting lebih terpercaya," ujar mahasiswa semester tujuh itu kepada IDN Times di Jakarta, Kamis (22/11).<br />
<br />
Menurut Mirza, akun-akun yang tidak jelas biasanya akan menyebar konten-konten yang provokatif. Karena itu, menurut dia, sebaiknya hindari akun-akun tersebut. <br />
<br />
"Gak usaha dihirauin. Akun-akun itu biasanya bikin suasana makin runyam. Kita harus memilih akun yang terverified, lebih selektif menggunakan medsos," ujar dia.<br />
<br />
2. Tidak menjelekkan calon pilihan lain dan fokus memberikan dukungan pada calon pilihannya<br />
Peran Millennials Cegah Penyalahgunaan Medsos dan Politik GaduhDok.IDN Times/Istimewa<br />
<br />
Fatru, mahasiswa semester enam Universitas Pancasila memiliki pandangan dan cara lain untuk mengurangi penyalahgunaan media sosial, agar tidak menambah suhu politik memanas menjelang pemilu.<br />
<br />
"Secara umum di media sosial yang memanas-manasi millennials, yang berantem mereka-mereka juga. Jadi menurut gue tumbuhkan kesadaran menggunakan medsos dengan baik. Dibanding menjatuhkan lawan politik mending mendukung pasangan yang mereka dukung, dibanding cari kejelakan lawan," ujar dia.<br />
<br />
Mahasiswa bernama lengkap Fatru Qalbie Septizar Akbar itu juga sependapat dengan Mirza, untuk menghindari akun-akun yang tidak terverifikasi.<br />
<br />
"Gak usah dihiraukan kalau ada akun-akun gak jelas atau ngancurin situasi, kan banyak akun yang gak jelas, sama cari sumber-sumber berita yang jelas. Kan banyak media yang gak jelas. (Jadi) kita harus nge-filter info yang masuk," kata pria 21 tahun itu.<br />
<br />
3. Millennial bisa membuat konten-konten kreatif yang membangun di medsos<br />
Peran Millennials Cegah Penyalahgunaan Medsos dan Politik GaduhDok.IDN Times/Istimewa<br />
<br />
Sementara, Siti Diana Safitri, mahasiswi Ilmu Komunikasi Universitas Terbuka berpendapat, kaum millennials bisa membangun suasana politik yang damai dan santun melalui konten kreatif di medsos.<br />
<br />
"Generasi millennial ini harusnya bisa menyemarakan, bahwa pemilihan presiden itu pesta rakyat yang demokratis. Bisa dari YouTuber-YouTuber bikin konten mengenai pemilihan yang 'berbeda itu indah', atau 'Indonesia damai'. Karena aku lihat gak ada YouTuber millennial yang ngangkat itu, mungkin karena terlalu ekstrem ya, dan harusnya bisa buat konten yang menarik, sehingga bisa mengedukasi temen-temen millennial yang lain," kata perempuan 23 tahun itu. <br />
<br />
Adanya gesekan-gesekan di masyarakat mejelang pemilu, menurut Diana, karena kesadaran berpolitik santun di Indonesia belum sampai pada titik kedewasaan. Sehingga medsos dipenuhi olokan atau saling caci antara pendukung dan pasangan calon.<br />
<br />
4. Memberikan edukasi politik kepada temannya<br />
Peran Millennials Cegah Penyalahgunaan Medsos dan Politik GaduhDok.IDN Times/Istimewa<br />
<br />
Cara lain peran generasi millennial dalam mengurangi penyalahgunaan medsos dan membangun suasana damai menjelang pemilu, menurut karyawan swasta, Deri Ramdhani, memberikan pemahaman atau edukasi kepada teman di sekitarnya. <br />
<br />
"Peran generasi millennial salah satu yang bisa dilakukan yaitu memberikan penjelasan dampak negatif yang ditimbulkan kepada teman-teman yang masih terbawa suasana 'panas' atau gesekan di media sosial, seperti bisa menimbulkan permusuhan secara horizontal," ujar Deri.<br />
<br />
Karena, menurut Deri, perbedaan pendapat atau pilihan politik dua orang yang sebelumnya bersahabat bisa menjadi saling menjauhi, atau bahkan saling membenci. Padahal, perbedaan pandangan politik bukan berarti menjadi musuh, justru dengan berbeda politik yang ada, mencerminkan demokrasi yang sehat. <br />
<br />
"Tidak melayani perdebatan yang belum jelas, bahkan bisa menimbulkan fitnah terhadap salah satu tokoh politik. Generasi millennial harus mampu berpikir cerdas dan bisa mengontrol diri dalam sikap politik," ujar pria 23 tahun yang bekerja di perusahaan logistik itu.<br />
<br />
5. Saling mengingatkan kepada sesama millennial melalui konten positif dan kreatif<br />
Peran Millennials Cegah Penyalahgunaan Medsos dan Politik GaduhDok.IDN Times/Istimewa<br />
<br />
Berbeda dengan Kiky Priscilla Dwi Putri, karyawan sebuah perusahaan di Jakarta ini mengaku tidak tertarik dunia politik. Alasan tidak tertarik karena pilihan politik kerap membuat perpecahan. <br />
<br />
"Kiky salah satu bagian orang-orang yang kurang tertarik dengan politik itu sendiri, kalau dilihat dari teman-teman Kiky juga kurang lebih gitu. Sebenarnya bukan tidak tertarik, tapi lebih ke karena politik, persahabatan yang sudah bertahun-tahun, saudara yang bahkan sedarah bisa ribut besar dan gak lagi saling menegur karena politik ini sendiri," kata dia. <br />
<br />
Perempuan 21 tahun itu berpendapat, millennial adalah kelompok yang masih labil dan penuh semangat, kritis sekaligus fanatik terhadap hal baru yang mereka anggap benar. Bahkan, kata dia, millennials cenderung mudah mengikuti arus yang belum tentu benar. <br />
<br />
"Siapa suara terbanyak berkata salah, mereka akan ikut berkata itu salah, mereka gak lagi berpikir apa alasannya itu salah. Gak berpikir, apakah kesalahan itu benar atau hanya buatan belaka untuk menjatuhkan," ujar dia. <br />
<br />
Kendati, perempuan yang akrab disapa Kiky itu berpendapat, millennials bisa saling mengingatkan pentingnya politik santun dan damai secara lebih kreatif, melalui konten-konten di medsos seperti Instagram atau YouTube, yang dimulai dari para influencer. <br />
<br />
"Sebenarnya udah banyak generasi millennial yang melakukan 'pendinginan' ini, contohnya influencer yang bikin konten keberagaman antar daerah, komunitas sejarah, konten antihoaks (ini penting juga buat mereka yang keburu panas sama kubu politik lainnya), dan lain-lain. Mereka semua itu tujuannya sebenernya sama, sama-sama mau ngenalin indahnya perbedaan pendapat," ujar Kiky.<br />
<br />
6. Pengguna internet di Indonesia lebih dari separuh jumlah penduduk<br />
Peran Millennials Cegah Penyalahgunaan Medsos dan Politik GaduhPexels/ Pixabay<br />
<br />
Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mencatat sedikitnya jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 143 juta pada 2017, atau lebih dari separuh jumlah penduduk. <br />
<br />
Apabila dibandingkan dengan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) yang ditetapkan pertama kali oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), maka sekitar 76,47 persen dari total DPT adalah pengguna internet. <br />
<br />
Diikutip dari kantor berita Antara, Kamis (22/11), KPU telah menetapkan jumlah DPT sebanyak 187.781.884 orang, dimana angka tersebut masih terus diperbaiki untuk meminimalkan potensi pemilih terdaftar ganda. <br />
<br />
Kampanye menggunakan medsos juga dinilai jauh lebih efektif dan efisien menyasar kaum menengah ke atas, dibandingkan dengan melakukan kampanye konvensional, yaitu menggunakan atribut partai politik dan berorasi di ruangan terbuka. <br />
<br />
Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, di pasal 1 ayat 35, kampanye pemilu diartikan sebagai kegiatan peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri peserta pemilu. <br />
<br />
Dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu, pengaturan kampanye di media sosial hanya sebatas mengatur pendaftaran akun milik peserta pemilu. <br />
<br />
KPU membatasi setiap peserta pemilu hanya boleh memiliki akun media sosial yang digunakan untuk kampanye paling banyak 10 akun. <br />
<br />
Namun, KPU tidak mengatur mengenai penyebaran konten kampanye, yang bisa saja dilakukan orang di luar tim kampanye, atau oleh buzzer politik musiman yang muncul lima tahun sekali. Belum lagi fenomena hoaks dan ujaran kebencian yang dengan mudahnya tersebar hanya dengan satu klik di akun media sosial.<br />
<br />
7. Indonesia lahan subur untuk hoaks<br />
Peran Millennials Cegah Penyalahgunaan Medsos dan Politik Gaduhpixabay.com/TeroVesalainen<br />
<br />
Dengan bermodalkan gawai dan koneksi internet, warganet dengan mudah membuat lebih dari satu akun di satu platform medsos. Bahkan, tidak menutup kemungkinan satu orang bisa memiliki belasan, bahkan puluhan akun di medsos. <br />
<br />
Medsos menjadi lahan subur bagi penyebaran informasi, yang pastinya belum terkonfimasi kebenarannya. Peneliti Kode Inisiatif Veri Junaidi mengatakan medsos menjadi sarana mudah untuk penyebaran berita bohong, konten negatif, serta kampanye hitam. <br />
<br />
"Medsos ini yang paling krusial, karena di situ hoaks, kampanye hitam, isu SARA bisa dengan mudah tersebar," kata Veri Junaidi, seperti dikutip dari kantor berita Antara, Kamis (22/11). <br />
<br />
Sehingga, pengaturan terkait kampanye di medsos oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan penanganannya oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) juga harus mendapat perhatikan khusus. <br />
<br />
Saat ini, dalam Undang-undang Pemilu, pengaturan pidana terkait kampanye belum mengatur mengenai penggunaan medsos. Dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 di Pasal 491, 492 dan 493 mengatur ancaman pidana dan denda bagi setiap orang yang menghalangi jalannya kampanye, melaksanakan kampanye di luar jadwal, serta melanggar ketentuan kampanye. <br />
<br />
Ketentuan kampanye yang diatur dalam UU tersebut adalah seluruh peserta pemilu dilarang mempersoalkan dasar negara Pancasila, UUD 1945 dan bentuk NKRI, melakukan kegiatan yang membayakan keutuhan NKRI, menghina seseorang berdasarkan suku, agama, ras, golongan dan peserta pemilu lain, menghasut dan mengadu domba perseorangan maupun kelompok masyarakat serta mengganggu ketertiban umum. <br />
<br />
Tim kampanye peserta pemilu juga dilarang mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan, merusak dan menghilangkan alat peraga kampanye peserta pemilu, menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan, menggunakan tanda gambar dan atribut selain yang ditetapkan KPU, serta menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye. <br />
<br />
Selebihnya, kata Veri, apabila pelanggaran itu berkaitan dengan penggunaan di medsos, maka penangan menggunakan penindakan pidana dengan melibatkan kepolisian. <br />
<br />
Pelaksanaan kampanye melalui medsos menjadi tugas berat bagi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), apabila tidak ada terobosan dalam mengatasi potensi jutaan akun yang menyebarkan informasi dan konten negatif selama masa kampanye. <br />
<br />
Selain dengan aparat penegak hukum, Bawaslu bisa menggandeng perwakilan perusahaan penyedia aplikasi medsos yang ada di Indonesia, untuk meminimalkan penyebaran hoaks dan konten negatif selama masa kampanye. <br />
<br />
Menurut Veri, pelaksanaan kampanye di medsos lebih mudah dipantau dari sisi pengawasan, dibandingkan dengan pelaksanaan kampanye tatap muka. Namun, Bawaslu harus memiliki cara tersendiri untuk mengatasi pelanggaran kampanye di medsos. <br />
<br />
"Memang untuk proses penegakan hukumnya, Bawaslu tidak bisa sendiri, harus bekerja sama dengan aparat penegak hukum dan institusi terkait. Tapi yang sulit itu soal status-status kampanye di medsos, itu yang sulit dipantau," kata dia. <br />
<br />
Salah satu perusahaan penyedia aplikasi medsos yang dapat menyaring penyebaran konten negatif adalah Facebook. Bahkan, Facebook sudah bersedia membuat algoritma khusus bagi pengguna di Indonesia untuk menekan penyebaran konten negatif dan hoaks. <br />
<br />
Upaya sistematis seperti Facebook tersebut yang perlu dijajaki lebih lanjut oleh Bawaslu, guna membantu menemukan pelanggaran kampanye di medsos dan menegakkan hukum pemilu. <br />
<br />
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) pun telah berupaya meringkus penyebar hoaks selama masa kampanye pemilu. Dalam pelaksanaan Pilkada pada Februari lalu, Kemkominfo bersama Bawaslu telah melakukan penindakan terhadap akun-akun yang berupaya melakukan kampanye negatif. <br />
<br />
Tindakan yang dilakukan Bawaslu bersama Kepolisian dan Kemkominfo terhadap akun-akun penyebar hoaks di pemilu itu adalah dengan membekukan akun tersebut dan menangkap pelaku di balik akun itu. <br />
<br />
Tentu saja tindakan tersebut patut diapresiasi, namun akan lebih baik lagi apabila upaya pencegahan dapat dilakukan sejak dini di awal masa kampanye Pemilu 2019, untuk mendapatkan proses demokrasi yang sehat di Tanah Air.
Adminhttp://www.blogger.com/profile/12409705223230738239noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-2255433354205147956.post-88045785723525065302018-11-30T19:36:00.006-08:002018-11-30T19:36:37.058-08:00Prabowo Minta Relawan Mengecek DPT dan Beri Sumbangan Dana Kampanye<a href="https://rakyatutama.com/index.php/category/politik/" target="_blank">Rakyat Utama</a>. Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto meminta para relawannya memeriksa Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019 di masing-masing wilayahnya untuk memastikan mereka masuk dalam daftar tersebut. Prabowo juga mengimbau para relawan menyumbang dana untuk mendukung biaya kampanye.<br />
<br />
Permintaan Prabowo itu disampaikan dalam acara deklarasi relawan nasional Prabowo-Sandiaga di Istora, Senayan, Jakarta, Kamis (22/11). Dalam acara tersebut, diperkirakan ada 3.000 lebih massa gabungan 296 kelompok dari 815 kelompok dan organisasi relawan pendukung Prabowo-Sandiaga. Relawan tersebut datang dari berbagai wilayah di Indonesia. Bahkan, ada pula relawan yang datang dari luar negeri, seperti Uni Emirat Arab, Australia, Timor Leste, hingga Malaysia.<br />
<br />
"Kami minta bantuan tolong periksa DPT. Periksa di RW dan RT kalian masing-masing," kata Prabowo. Hal itu dilakukan untuk memastikan tak ada data identitas ganda dalam DPT di wilayah para relawan masing-masing. Pasalnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) hingga Selasa (20/11) masih menemukan adanya potensi data ganda dalam DPT sebesar 1,19 juta pemilih.<br />
<br />
Ia pun meminta para relawannya untuk membantu menyumbang dana. Dana itu bakal digunakan Prabowo bersama Sandiaga Uno untuk berkampanye. Prabowo mengatakan, dirinya saat ini kekurangan dana. Hal serupa juga dialami oleh partai-partai dalam Koalisi Indonesia Adil dan Makmur yang mengusungnya. "Kami minta kerelaan yang mau bantu Rp 2.000, Rp 5.000, Rp 10.000, Rp 20.000, berapapun, nanti kami akan umumkan," kata Prabowo.<br />
<br />
Wakil Ketua BPN Prabowo-Sandiaga, Eddy Soeparno mengatakan, dana yang diminta kepada para relawan bukan ditujukan untuk operasional tim pemenangan. Dana tersebut bakal digunakan salah satunya untuk kampanye di media.<br />
<br />
Selain itu, Eddy menyebutkan dana tersebut dibutuhkan untuk pembekalan saksi dan kebutuhan atribut. "Tentu kami menunggu, mengharapkan bantuan secara swadaya, gotong royong dari masyarakat seluas-luasnya. Berapa pun yang direlakan dan diikhlaskan oleh masyarakat kami terima," kata Eddy.<br />
<br />
Sejumlah relawan saat ini sudah ada yang menyumbangkan dana kepada Prabowo-Sandiaga. Eddy mengatakan, BPN Prabowo-Sandiaga tak akan melihat nilai dari dana yang disumbangkan tetapi lebih kepada semangat pengorbanan masyarakat untuk memenangkan pasangan capres dan cawapres nomor urut 02 tersebut.<br />
<br />
Meski demikian, Eddy mengakui belum ada rekening bersama yang dijadikan tempat penampungan dana dari para relawan. Eddy mengatakan, rekening bersama itu akan segera dibuat oleh BPN Prabowo-Sandiaga. "Nanti rekening bersama itu akan jadi rekening penampungan dari seluruh dana yang secara swadaya dihimpun oleh masyarakat," kata Eddy.
Adminhttp://www.blogger.com/profile/12409705223230738239noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-2255433354205147956.post-84211509900042705182018-11-30T19:36:00.002-08:002018-11-30T19:36:06.204-08:00Prabowo Subianto Sindir Elite Politik Kerap Selalu Bohong Soal Keaadan Bangsa Indonesia<a href="https://www.rakyatdigital.com/index.php/category/politik/" target="_blank">Rakyat Digital</a>. Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menyindir elite politik kerap berbohong mengenai kondisi Indonesia saat ini. Mereka dinilai selalu bicara bahwa Indonesia dalam situasi yang baik.<br />
<br />
Sebagai contoh, penggangguran dikatakan menurun, ekonomi baik, dan harga-harga bahan pokok cukup bagus. Padahal, hal tersebut tak sesuai kenyataan.<br />
<br />
Saat ini masih banyak masyarakat miskin di Indonesia. “Elit selalu bicara bahwa semua bagus, kalian yang tahu, kalian yang bisa jawab bagaimana penderitaan rakyat,” kata Prabowo kepada para hadirin di Istora, Senayan, Jakarta, Kamis (22/11).<br />
<br />
Bila mengacu data Badan Pusat Statistik, misalnya terkait pengangguran, jumlahnya pada Agustus 2018 bertambah 130 ribu jiwa menjadi 7 juta jiwa dibanding posisi Februari 2018 sebanyak 6,87 juta jiwa. Demikian pula jika dibanding posisi Agustus 2017 jumlah pengangguran bertambah 40 ribu jiwa.<br />
<br />
Tingkat pengangguran pada semester kedua 2018 ini meningkat menjadi 5,34 persen dari total angkatan kerja sebanyak 124 juta jiwa. Angka pengangguran tersebut lebih tinggi dibanding pada semester pertama sebesar 5,13 persen dengan angkatan kerja mencapai 133,94 juta jiwa. Namun lebih rendah dari posisi semester kedua 2017 yang mencapai 5,5 persen dengan angkatan kerja sebanyak 128,06 juta jiwa.<br />
<br />
Jika ditarik lima tahun ke belakang, pengangguran pada Agustus memang selalu naik dibandingkan posisi Februari. Namun, kecenderungan pergerakannya sejak 2014 terus menurun. Pada Agustus 2014, jumlah pengangguran 7,2 juta orang atau 5,94 persen, lalu pada Agustus tahun ini turun menjadi 7 juta. (Lihat grafik berikut).<br />
<br />
Menurut dia, para elit politik banyak berlagak dan menipu masyarakat. Dia pun menilai di Indonesia orang yang makin pintar maka makin pandai berbohong dan mencuri. Meski demikian, masyarakat sudah kenyang dibohongi oleh para elit politik tersebut. “Hei kau yang banyak uang, kau yang punya kekuasaan, jangan kau kira rakyat Indonesia bisa dibohongi terus,” kata Prabowo.<br />
<br />
Karenanya, dia berjanji untuk menyelamatkan bangsa Indonesia jika nanti terpilih pada Pilpres 2019. Prabowo merasa dapat membawa banyak harapan bagi masyarakat. Karenanya, dia akan menjadi alat bagi masyarakat untuk membawa perbaikan bangsa dan negara dengan merekrut putra-putri terbaik dari seluruh lapisan masyarakat.<br />
<br />
Mereka yang direkrut, kata Prabowo, tak memandang asal partainya. Dia juga tidak akan memikirkan agama dan suku dari putra-putri Indonesia selama mencintai bangsa dan tidak korupsi. “Kita akan selamatkan bangsa Indonesia kembali di tangan rakyat Indonesia. Itu yang saya janjikan kepada rakyat Indonesia,” kata Prabowo
Adminhttp://www.blogger.com/profile/12409705223230738239noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-2255433354205147956.post-54159446216797895142018-11-30T19:35:00.004-08:002018-11-30T19:35:30.858-08:00Prabowo Subianto: Dorong Indonesia Agar Melakukan Swasembada Pangan<a href="https://www.channelrakyat.com/index.php/category/politik/" target="_blank">Channel Rakyat</a>. Calon Presiden Prabowo Subianto mendorong Indonesia untuk kembali melakukan swasembada, yang mencakup swasembada pangan, air, dan energi. Hal ini adalah salah satu strateginya untuk merebut suara pemilih menjelang Pemilu Presiden 2019 mendatang. Pekan lalu, tim Prabowo juga berbicara tentang rencananya untuk memangkas tarif pajak penghasilan perusahaan dan pribadi jika dia memenangkan pemilu, sehingga dapat bersaing lebih baik dengan negara tetangga rendah pajak seperti Singapura, dalam menarik lebih banyak investasi.<br />
<br />
Calon Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, mengatakan bahwa ia memiliki “strategi dorongan besar” untuk menjadikan negara itu bangsa yang makmur, menyusul beberapa negara tetangga Asia Tenggara.<br />
<br />
Salah satu program intinya adalah mencapai swasembada pangan, energi, dan air, Prabowo mengatakan dalam sambutannya di Forum Ekonomi Indonesia tahunan pada Rabu (21/11).<br />
<br />
“Strategi saya akan menggunakan keunggulan kompetitif kita,” kata purnawirawan jenderal militer itu, mengacu pada pertanian dan agribisnis.<br />
<br />
Prabowo dilihat masih tertinggal dari Presiden Joko Widodo dalam pemungutan suara bulan April mendatang. Untuk menarik minat pemilih, dia telah menuangkan ide-ide besar dalam beberapa minggu terakhir.<br />
<br />
Pekan lalu, tim Prabowo berbicara tentang rencananya untuk memangkas tarif pajak penghasilan perusahaan dan pribadi jika dia memenangkan pemilu, sehingga dapat bersaing lebih baik dengan negara tetangga rendah pajak seperti Singapura, dalam menarik lebih banyak investasi.<br />
<br />
Prabowo mengatakan kepada forum tersebut pada Rabu (21/11): “Kita menempati sepertiga dari zona tropis dunia… Kita dapat memiliki tiga panen setahun dengan teknologi, manajemen yang baik.”<br />
<br />
Dia juga mengatakan bahwa Indonesia dapat menumbuhkan kembali 88 juta ha hutan yang hancur—dua kali ukuran pulau Sumatra—untuk membuat mereka produktif lagi, demi membantu memenuhi tujuan swasembada negara. Dia tidak mengatakan bagaimana dia akan mengambil alih lahan yang luas untuk menanam kembali hutan.<br />
<br />
Banyak hutan-hutan di tiga pulau utama Indonesia—Jawa, Sumatra, dan Kalimantan—telah dibuka untuk pertanian dan perkebunan, dari beras hingga kelapa sawit dan komoditas lain seperti karet.<br />
<br />
Dia mengatakan bahwa hutan Indonesia sangat penting untuk produksi pangan dan pembangkit energi terbarukan. Ia mencontohkan bagaimana hutan dapat menghasilkan bioenergi seperti bioetanol dari pohon aren dan biocoal dengan memanaskan biomassa secara intens.<br />
<br />
Pria berusia 66 tahun itu mengkritik ketergantungan berat Indonesia saat ini pada impor bahan bakar, sementara pada saat yang sama mengekspor sejumlah besar minyak mentah.<br />
<br />
Dia memperingatkan penipisan sumber daya energi, mengutip proyeksi bahwa negara kaya sumber daya itu akan perlu bergantung pada impor untuk seluruh kebutuhan energi atau bahan bakar pada tahun 2027.<br />
Pilpres 2019<br />
<br />
Presiden Indonesia Joko Widodo (kedua dari kiri) dan cawapresnya, Ma’ruf Amin, (kiri) bersama saingan mereka, Prabowo Subianto (kedua dari kanan) dan cawapresnya, Sandiaga Uno (kanan) di Jakarta, Indonesia, pada 23 September 2018. (Foto: AP Photo/Tatan Syuflana)<br />
<br />
Perusahaan energi milik negara Pertamina mengatakan pada bulan September, bahwa impor minyak untuk tahun ini mencapai rata-rata 393.000 barel per hari (bpd) hingga Agustus. Ini adalah 6 persen lebih tinggi dari rata-rata harian 370.000 bpd yang diimpor Indonesia untuk seluruh tahun lalu.<br />
<br />
Terlepas dari orientasi dalam negeri tersebut, Prabowo mengatakan bahwa ia akan terbuka untuk investasi asing dan mau belajar dari negara lain dengan teknologi canggih, seperti Amerika Serikat (AS) dan India, pada masalah pertanian.<br />
<br />
Prabowo adalah putra ekonom Indonesia terkemuka, Sumitro Djojohadikusumo. Ide-idenya yang besar tentang masalah ekonomi adalah salah satu kunci utama dari kampanyenya.<br />
<br />
Pasangan dari calon presiden itu adalah pengusaha dan mantan Wakil Gubernur Jakarta Sandiaga Uno. Tim kebijakan ekonomi mereka termasuk ekonom Dradjad Wibowo, seorang politikus dari Partai Amanat Nasional (PAN).<br />
<br />
Prabowo dan Sandiaga menantang Presiden Jokowi dan pasangannya, ulama Ma’ruf Amin, dalam pemungutan suara bulan April mendatang.<br />
<br />
Mantan tokoh militer tersebut juga berjanji bahwa jika terpilih, ia akan meniru kisah sukses negara-negara yang telah berhasil mengurangi kemiskinan secara signifikan.<br />
<br />
Dia mengutip China, yang katanya telah mengangkat lebih dari 90 persen penduduknya dari garis kemiskinan sejak tahun 1978 dengan “keajaiban ekonomi”. Dia menambahkan: “Saya yakin bahwa kita dapat mengubah negara ini sangat cepat, tetapi kita membutuhkan pemerintahan yang bersih dan kuat.”<br />
<br />
Prabowo memunculkan berbagai indikator untuk menunjukkan bahwa Indonesia tertinggal di belakang beberapa negara tetangga Asia Tenggara.<br />
<br />
Rasio pajak Indonesia—yang mencapai 10,3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB)—menempati peringkat ke-112 dari 124 negara pada tahun 2016, jauh lebih rendah dari Thailand (ke-66), Malaysia (86), Singapura (87), dan Filipina (88), menurut data yang dia kutip.<br />
<br />
Rasio pajak terhadap PDB Indonesia diperkirakan 11 persen tahun ini, sedikit lebih rendah dari 12 persen tahun lalu, kata Kementerian Keuangan.<br />
<br />
Dalam Indeks Pembangunan Manusia 2016—yang dirujuk oleh Prabowo—Indonesia ada di peringkat ke-113 dari 188 negara yang disurvei, lebih rendah dari negara tetangganya Singapura (5), Malaysia (59), dan Thailand (87).
Adminhttp://www.blogger.com/profile/12409705223230738239noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-2255433354205147956.post-84840286851263645292018-11-30T19:34:00.005-08:002018-11-30T19:34:45.986-08:00Tersangka Kasus Mabuk Pembalut Wanita Sanggat Sulit Untuk Dijerat Ke rana Hukum<a href="https://www.buletinnasional.com/index.php/category/hukum/" target="_blank">Buletin Nasional</a>. Mabuk menggunakan pembalut wanita sedang mewabah di sejumlah wilayah di Jawa tengah, Jawa Barat, termasuk Jakarta. Namun pelaku dalam kasus ini sulit dijerat hukum karena tak ada aturan yang menggolongkan pembalut sebagai salah satu jenis narkotika.<br />
<br />
Deputi Bidang Pemberantasan Badan Narkotika Nasional (BNN) Inspektur Jenderal Arman Depari mengatakan untuk menyiasati itu pihaknya akan memproses pelaku dengan dugaan penyalahgunaan. <br />
<br />
"Biasanya narkoba itu penyalahgunaan. Ini yang akan kita lakukan pemeriksaan kembali.<br />
<br />
Pembalut merupakan produk legal dan bukan jenis narkotik. Oleh karena itu Depari mengatakan BNN masih mengkaji fenomena ini dari berbagai aspek, termasuk aspek hukum.<br />
<br />
Dalam proses penyelidikan kasus seperti ini, kata dia, BNN akan mengkaji aturan yang berlaku serta menelusuri alasan pelaku menyalahgunakan produk tersebut.<br />
<br />
Pelaku bisa dijerat hukum jika ada unsur kesengajaan penyalahgunaan barang menjadi narkotik. Sebaliknya, BNN akan memberikan perlakuan berbeda jika penyidik menemukan unsur ketidaksengajaan.<br />
<br />
"Kalau misalnya di situ ada pelanggaran hukum atau memang ada ketidaksengajaan itu memang berbeda cara penanganannya," ujarnya.<br />
<br />
Sulitnya menjerat para pelaku juga diakui oleh Kepala Bidang Pemberantasan BNN Provinsi Jateng Ajun Komisaris Besar Suprinarto.<br />
<br />
"Kami tidak bisa menindak mereka, tindakan hukum tidak bisa karena barang yang digunakan legal dan bukan narkotika atau psikotropika," kata Suprinarto.<br />
<br />
Adapun yang bisa dilakukan saat ini, kata dia, yakni mengedukasi masyarakat agar tidak menyalahgunakan produk tersebut.<br />
<br />
"Langkah kami yang bisa ya memberikan edukasi kepada mereka bahwa itu perilaku menyimpang yang merugikan kesehatan," lanjut dia.<br />
<br />
Wabah mabuk menggunakan pembalut wanita ini biasa dilakukan oleh anak-anak dan remaja jalanan. Mereka merebus pembalut terlebih dulu, lalu meminum air rebusannya untuk mendapatkan efek mabuk<br />
<br />
Suprinarto mengatakan bahwa awalnya pembalut yang digunakan adalah pembalut lama di tempat-tempat pembuangan sampah. Namun, atas pertimbangan kebersihan dan higienis, pembalut yang digunakan sekarang adalah pembalut baru.<br />
<br />
Tren ini menggejala diduga karena semakin mahalnya pil koplo, termasuk lem dan obat batuk cair yang sebelumnya biasa digunakan anak-anak jalanan itu untuk mabuk.
Adminhttp://www.blogger.com/profile/12409705223230738239noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-2255433354205147956.post-27047086532310413522018-11-30T19:34:00.002-08:002018-11-30T19:34:18.984-08:00Pemerintah Merancang Hukum Omnibus Untuk Kemudahan Perizinan Usaha<a href="https://porosnasional.com/index.php/category/hukum/" target="_blank">Poros Nasional</a>. Pemerintah segera menyelesaikan rancangan hukum omnibus terkait dengan perizinan berusaha. Aturan dalam bentuk undang-undang tersebut akan menjadi payung dari tidak kurang 20 undang-undang terkait dengan perizinan.<br />
<br />
Perbaikan perizinan berusaha diharapkan bisa membantu mendorong realisasi investasi di Indonesia. "Di awal tahun depan kita upayakan percepat. Kami (Kementerian/Lembaga) secara substansi itu sudah oke," kata Sekretaris Menko Perekonomian Susiwijono Moegiarso di Jember, Jawa Timur pada Kamis (22/11).<br />
<br />
Susi menjelaskan, upaya untuk memperkuat sistem Layanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS) terdiri atas tiga hal. Pertama, yakni penyempurnaan sistem teknologi informasi OSS, perbaikan proses bisnis yang melibatkan Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah, serta hukum omnibus sebagai bagian dari reformasi regulasi.<br />
<br />
"Untuk omnibus law substansinya sepanjang terkait dengan perizinan maka semuanya akan tunduk ke undang-undang itu," kata Susi.<br />
<br />
Susi mengakui implementasi hukum omnibus tersebut tidak mudah. Hal ini lantaran perizinan di berbagai sektor sudah memiliki landasan undang-undang masing-masing. Meski begitu, dia menyatakan, seluruh K/L sudah berkomitmen untuk mewujudkan aturan hukum tersebut. Bahkan, dia menyebut, Presiden Joko Widodo pun termasuk orang yang memberikan dukungan.<br />
<br />
Susi mengatakan, saat ini pemerintah telah mempelajari penyusunan hukum omnibus dari sejumlah negara seperti Inggris, Belanda, dan Amerika Serikat. Dia mengatakan, setelah pemerintah mematangkan draf rancangan undang-undang (RUU) tersebut baru akan mengajukannya kepada DPR.<br />
<br />
"Kalau konsepnya sudah matang kita akan segera minta waktu untuk diskusi dengan parlemen. Mudah-mudahan akhir tahun ini substansinya sudah selesai," ujar Susi.<br />
<br />
Sementara itu, Peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira menilai, pemerintah perlu memperbaiki hambatan utama dalam kemudahan investasi di Indonesia. Hal itu seperti permasalahan administrasi dan birokrasi dalam berusaha.<br />
<br />
"Pemerintah perlu melihat akar masalah yang struktural," kata Bhima.<br />
<br />
Bhima menyebut, dalam laporan kemudahan berbisnis (Ease of Doing Business/EoDB) Bank Dunia perizinan memulai usaha Indonesia masih menempati peringkat ke-134 di dunia. Kemudian, administrasi pembayaran pajak masih berada di peringkat ke-112.<br />
<br />
Selain itu, birokrasi daerah yang lambat dan persoalan korupsi juga menjadi hambatan utama realisasi investasi di Indonesia. "Itu yang harus diselesaikan dulu baru investor akan masuk," kata Bhima.
Adminhttp://www.blogger.com/profile/12409705223230738239noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-2255433354205147956.post-39670471820839505572018-11-30T19:33:00.004-08:002018-11-30T19:33:55.030-08:00Wanita Pembawa Ganja Telah Divonis Oleh Hakim Seberat 6 Tahun Dan Denda Sebesar Rp.800 Juta<a href="https://tabloidnasional.com/index.php/category/hukum/" target="_blank">Tabloid Nasional</a>. Majelis hakim Pengadilan Negeri Ambon menjatuhkan vonis enam tahun penjara terhadap Meggy Tamaela (31), wanita terdakwa pembawa sepuluh paket ganja dari Sorong, Papua Barat yang tertangkap di Kota Ambon pada 11 Juni 2018.<br />
<br />
“Menyatakan terdakdwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melanggar pasal 111 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika,” kata ketua majelis hakim Pengadilan Negeri Ambon, Hery Setyobudi didampingi Lucky Rombot Kalalo dan Esau Yarisetou selaku hakim anggota, di Ambon, Kamis (22/11).<br />
<br />
Terdakwa juga dihukum membayar denda sebesar Rp800 juta subsider tiga bulan kurungan.<br />
<br />
Yang memberatkan terdakwa divonis penjara dan denda karena tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba, sedangkan yang meringankan adalah terdakwa bersikap sopan, belum pernah dihukum, dan memiliki tanggungan tiga orang anak.<br />
<br />
Putusan majelis hakim juga lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum Kejati Maluku, Ester Wattimuri yang dalam persidangan sebelumnya meminta terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama tujuh tahun, denda Rp800 juta subsider enam bulan kurungan.<br />
<br />
Terdakwa awalnya ditangkap anggota Ditresnarkoba Polda Maluku pada 11 Juni 2018 di sebuah tempat kos di kawasan Poka, Kecamatan Teluk Ambon.<br />
<br />
“Saat itu terdakwa baru tiba dari Papua dengan menumpang Kapal Motor Gunung Dempo yang merapat di Pelabuhan Yos Sudarso Ambon,” katanya.<br />
<br />
Polisi kemudian membuntuti terdakwa yang sedang mencari tempat kos dan mendapatkan kamar pada sebuah tempat di kawasan Poka sekitar pukul 21.20 WIT.<br />
<br />
Terdakwa langsung ditanya polisi tentang ‘barang’ yang dibawanya dari Papua dan langsung dijawab kalau narkoba golongan satu jenis ganja sementara disimpan dalam sebuah laci tas ransel yang dibawanya.<br />
<br />
Ketika dilakukan pemeriksaan, ternyata 11 paket ganja kering yang dibawa terdakwa ini milik rekannya bernama Vanyo alias Valen yang tinggal di Sorong, Papua.<br />
<br />
Hasil pemeriksaan urine terdakwa di RS Bhayangkara Ambon juga menunjukkan Meggy positif amphetamin, tetrahydrocannabinol dan methamphetamin.<br />
<br />
Atas perbuatan tersebut, terdakwa dijerat melanggar pasal 111, juncto pasa 114, juncto pasal 127 ayat (1) huruf A Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.<br />
<br />
Majelis hakim menunda persidangan hingga pekan depan dengan agenda mendengarkan pembelaan tim penasihat hukum terdakwa, Hendrik Lusikoy dan Robert Lesnussa dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Maluku.
Adminhttp://www.blogger.com/profile/12409705223230738239noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-2255433354205147956.post-76003558233258665972018-11-30T19:33:00.001-08:002018-11-30T19:33:14.367-08:00Dugaan Perkosaan Mahasiswi: Upaya Apa Universitas Untuk Bisa Menangani Kekerasan Seksual?<a href="https://harianpress.com/index.php/category/hukum/" target="_blank">Harian Press</a>. Percakapan berkepanjangan tentang dugaan perkosaan Agni, seorang mahasiswi Universitas Gajah Mada, Yogyakarta saat KKN memunculkan pertanyaan mengenai bagaimana lembaga-lembaga dengan komunitas besar seperti universitas, menangani kasus-kasus dugaan kekerasan atau pelecehan seksual.<br />
<br />
Terduga pemerkosa juga mahasiswa UGM. Rektor Panut Mulyono menyatakan kepada wartawan Jumat (09/11) bahwa pihaknya berharap terduga korban dan pelaku "nanti lulus dari UGM menjadi orang-orang yang lebih baik dari yang sekarang."<br />
<br />
Belum semua perguruan tinggi di Indonesia, menurut catatan Komnas Perempuan, memiliki prosedur dalam menangani kekerasan seksual.<br />
<br />
"Tidak semua kampus punya SOP menangani kekerasan seksual. Padahal di level SMA saja sudah ada Permendikbud Nomor 82/2015 yang mengatur sanksi untuk kekerasan dan bully (perisakan), termasuk penanganannya," ujar Komisioner Komnas Perempuan, Masruchah, kepada Quiniawati Pasaribu.<br />
<br />
Dalam catatan Komnas Perempuan, kata Masruchah, baru Sekolah Tinggi Teologi Jakarta yang memiliki pedoman antikekerasan di lembaga pendidikan.<br />
<br />
Menurut Masruchah, penting bagi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemendikti) untuk menetapkan bahwa setiap universitas harus memiliki prosedur untuk kasus kekerasan seksual.<br />
<br />
Peristiwa yang menimpa mahasiswi Universitas Gadjah Mada (UGM) dengan nama samaran Agni terjadi pertengahan tahun lalu di Maluku dan sudah diadukan ke pihak universitas, kata Suharti, direktur Rifka Annisa, lembaga yang mendampingi korban.<br />
<br />
<br />
Kasus ini jadi isu nasional setelah media mahasiswa UGM, Balairungpress.com mengungkapnya, dengan paparan-paparan peristiwa dugaan serangan seksual yang detil, yang memunculkan perdebatan tersendiri tentang sejauh mana rincian serangan seksual bisa dipaparkan.<br />
<br />
Balairung menyebutkan, rincian seperti itu mereka tuliskan berdasarkan persetujuan korban.<br />
Kasusnya dianggap selesai?<br />
<br />
Peristiwanya terjadi saat Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Maluku tahun lalu. Terduga pelakunya adalah sesama mahasisa peserta KKN. Tuduhan perkosaan disebutkan berlangsung saat keduanya terpaksa menginap di kamar yang sama di rumah seorang penduduk.<br />
<br />
Juru Bicara UGM, Iva Ariani, mengatakan kasus tersebut sudah dinyatakan selesai oleh universitas dengan dijalankannya seluruh rekomendasi yang dikeluarkan Tim Investigasi yang terdiri dari Tim Psikologi, Fakultas Teknik serta Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) UGM.<br />
<br />
Rekomendasi itu di antaranya memperbaiki nilai Kuliah Kerja Nyata (KKN) Agni selaku korban yang semula C menjadi A/B, ganti rugi atas uang kuliah, dan mendapat fasilitas konseling.<br />
<br />
"Sebagian besar rekomendasi sudah dilakukan, korban pun kini dalam pendampingan psikologi UGM," ujar Juru Bicara dan Protokol UGM.<br />
<br />
Selain itu, kata Iva Ariani, terduga pelaku juga masih dikenai sanksi, yakni pengulangan KKN di semester berikutnya.<br />
<br />
"Dia (terduga pelaku) sudah mendapat sanksi yaitu langsung ditarik dari lokasi KKN di Seram dan mendapat skorsing satu semester untuk KKN. Tapi bisa mengikuti KKN lagi setelah setahun ke depan, dan itu sudah dijalankan semua," sambungnya.<br />
<br />
Itu berarti, kata Iva, selama proses itu belum selesai maka terduga pelaku belum bisa diluluskan.<br />
Jalan buntu<br />
<br />
Sementara itu, Suharti, direktur Rifka Annisa, lembaga yang mendampingi korban, menyatakan telah menyampaikan informasi tentang hak-hak korban kepada Agni dan mendiskusikan alternatif penyelesaian melalui jalur hukum.<br />
<br />
Pendampingan oleh Rifka Annisa mulai dilakukan sejak September 2017 setelah korban datang untuk mengakses layanan di kantornya.<br />
<br />
Masalahnya, sering kali proses hukum berhadapan dengan jalan buntu, karena berbagai faktor, kata Suharti. Akibatnya, korban tidak memperoleh keadilan.<br />
<br />
"Dengan ada kendala hukum tersebut, penting dicari alternatif penyelesaian yang memberikan perlindungan dan rasa keadilan bagi korban dengan mengutamakan prinsip persetujuan dari korban," ujar Suharti.<br />
<br />
Yang juga sangat penting dan mendesak, kata Komisioner Komnas Perempuan, Masruchah, adalah dibangunnya mekanisme dan lembaga khusus di perguruan tinggi untuk menangani kasus pelecehan atau serangan seksual.<br />
<br />
"Seharusnya di perguruan-perguruan tinggi (lain) harus ada pula hal yang seperti (di STT Jakarta) ini, sebab fakta kasus kekerasan seksual di usia kuliah cukup banyak," sambungnya.<br />
<br />
Di STT Jakarta, kata Masruchah sejak mahasiswa baru mulai belajar, sudah diperkenalkan dengan pedoman perilaku anti kekerasan seksual.<br />
<br />
"Pedoman itu menjadi pijakan yang ditandatangani oleh semua pihak, bahwa mereka tidak boleh melakukan kekerasan seksual dalam bentuk apapun. Kalau melakukan akan siap diberhentikan atau ada tindakan dari kampus. Sanksinya tegas," jelas Masruchah.<br />
<br />
Sementara di Universitas Indonesia (UI) Jakarta, kata Masruchah, baru sebatas pengenalan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan belum menjadi kebijakan rektorat.<br />
<br />
"Itu juga karena jumlah teman-teman aktivis perempuan UI aktif, termasuk di kampanye 16 Hari Antikekerasan."<br />
<br />
Dalam pantauan BBC News Indonesia, di Universitas Padjadjaran di Bandung sedang dilakukan upaya untuk membangun mekanisme penanaganan kejahatan seksual, melalui Padjadjaran Resource Center on Gender & Human Rights Studies (PadGHRS).<br />
<br />
Seorang pengurusnya mengatakan, mereka sedang menyiapkan survey kekerasan seksual di lima kampus. Namun untuk pernyataan resmi, ia meminta waktu untuk membicarakannya lebih dahulu.<br />
Fenomena Gunung Es<br />
<br />
Data Perempuan Mahardhika tahun 2015 menyebut 20 kampus utama di Pulau Jawa tidak memiliki mekanisme penanganan yang sistematis untuk merespon pelecehan maupun kekerasan seksual.<br />
<br />
"Kampus-kampus itu hanya menerima dan merespon dengan simpati atau empati. Sampai di situ saja," kata Sekretaris Nasional Perempuan Mahardhika.<br />
<br />
Munculnya kasus kekerasan seksual di Universitas Gadjah Mada, menurut Mutiara, menunjukkan fenomena gunung es di lingkup kampus. Namun yang ia sayangkan, lembaga pendidikan tinggi tak memperlakukan pelecehan maupun kekerasan seksual sebagai tindak pidana.<br />
<br />
"Kasus di UGM merepresentasikan bagaimana situasi kampus-kampus lain serupa. Kepada pelaku, masih diberikan semacam pemakluman dengan dasar 'khilaf'. Sehingga pelaku malah diberikan pendampingan psikologis."<br />
<br />
Menurutnya, dalam menangani kasus ini pihak kampus semestinya memberikan masukan kepada korban tentang jalur hukum sebagai salah satu yang bisa dijalani untuk memperoleh keadilan.<br />
<br />
"Jadi kampus jangan menakut-nakuti. Karena kalau korban tidak mengadu ke polisi itu, biasanya karena takut dengan ancaman pelaku. Takut disalahkan. Kalau dia (korban) tidak minta (dilaporkan ke polisi) karena korban posisinya selalu lemah dan tak siap dengan sikap keluarganya," ujar Masruchah.<br />
<br />
Dia juga mengatakan rekomendasi Tim Investigasi bentukan UGM yang tidak memberhentikan pelaku dan malah memberikan pendampingan psikologis, menunjukkan ketidakberpihakan kepada korban.<br />
<br />
Ia menambahkan, kasus ini harus jadi momen reformatif bagi seluruh universitas, "untuk mendorong kurikulum/mata ajar tentang HAM gender, membangun sistem/layanan pengaduan dan penanganan kekerasan seksual yang ramah pada korban," katanya.<br />
<br />Adminhttp://www.blogger.com/profile/12409705223230738239noreply@blogger.com0